KenapaSih.com, Edukasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat, inisiatif yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kerja sama ini akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
“Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Menaker Yassierli, mengutip keterangan resmi.
Menaker juga mengapresiasi program Sekolah Rakyat sebagai inisiatif luar biasa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih mengalami kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap, dengan tahap awal dilaksanakan di 100 lokasi dengan alokasi hampir 10.000 siswa.
41 BLK Siap Dimanfaatkan untuk Program Sekolah Rakyat
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5259155/original/073466500_1750412924-20_juni_2025-3.jpg)
Seluruh elemen pendukung, mulai dari guru, tenaga kependidikan, hingga kepala sekolah, telah direkrut dan siap menjalankan program Sekolah Rakyat.
“Saat ini kami memasuki tahap lanjutan, di mana atas arahan Presiden, kami akan bekerja sama untuk menambah jumlah Sekolah Rakyat pada 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” ujar Menteri Sosial.
“Alhamdulillah, kami telah berdiskusi dan mengidentifikasi sejumlah balai yang sebagian besar siap digunakan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap pertama,” tambahnya.
Dalam tahap awal, sebanyak 41 Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah naungan Kemnaker sudah siap dimanfaatkan. Selain itu, beberapa balai milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga akan disinergikan dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti dengan sejumlah agenda.
Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan penilaian sarana dan prasarana untuk memastikan kelayakan balai-balai yang akan dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang fokus pada keterampilan siswa.
“Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat dapat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa, yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker,” tutupnya.
Kemnaker dan Pemerintah Prefektur Mie Sepakat Tingkatkan Pengiriman Peserta Pemagangan ke Jepang
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5213869/original/057883900_1746701837-8_mei_2025-1.jpg)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bersama Pemerintah Prefektur Mie, Jepang, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengiriman dan penerimaan peserta pemagangan teknis (PPT) Indonesia ke Jepang.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata memperluas akses kerja luar negeri melalui jalur pemagangan yang terstruktur dan berkualitas.
“Kerja sama ini tidak hanya membuka akses pemagangan ke Jepang, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan siap bersaing di tingkat global,” ujar Menaker, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).
Melalui MoU tersebut, kedua pihak sepakat memberikan dukungan dalam pengembangan, pengiriman, dan penerimaan peserta pemagangan Indonesia di Prefektur Mie.
Ruang lingkup kerja sama juga mencakup promosi pengiriman dan penerimaan PPT melalui pertukaran internasional, bursa kerja, konferensi, dan metode lainnya. Selain itu, dilakukan konsultasi untuk membentuk mekanisme berbagi informasi guna memfasilitasi pemberdayaan kembali alumni pemagangan secara efektif.
Menaker berharap langkah ini dapat mempererat hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang sekaligus menjadi model kolaborasi internasional yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja secara nyata dan terukur.
“Kami percaya kerja sama ini akan membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pengalaman berharga yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” ujarnya.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Agung Nur Rohmad, dan Gubernur Prefektur Mie, Ichimi Katsuyuki. Acara berlangsung di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025, dan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
