KenapaSih.com, Edukasi – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas secara menyeluruh.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan fasilitas asrama.
Inisiatif ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi terbatas yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak akibat kendala finansial.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 lokasi siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Selain itu, 63 lokasi lainnya akan memulai program matrikulasi mulai 14 Juli 2025.
Pemerintah menilai pendidikan sebagai salah satu kunci utama dalam memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi, sekaligus membentuk SDM unggul yang mampu bersaing secara global.
Tawarkan Model Pendidikan Gratis Berasrama
Program Sekolah Rakyat hadir tak hanya sekadar menawarkan pendidikan gratis, tetapi juga mengusung pendekatan pembelajaran berasrama (boarding school) dengan fasilitas yang modern dan lengkap. Konsep ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Fasilitas sekolah meliputi asrama, laboratorium berstandar modern, hingga perangkat pembelajaran berbasis teknologi terbaru. Kehadiran sarana tersebut diharapkan dapat mendukung proses belajar yang optimal dan merata, terutama bagi siswa yang berasal dari daerah tertinggal.
Meski tetap mengacu pada Kurikulum Nasional, Sekolah Rakyat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal. Sistem multi-entry dan multi-exit memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan capaian belajar masing-masing. Ijazah yang diberikan pun memiliki kesetaraan dengan sekolah formal lainnya, membuka akses yang sama terhadap pendidikan lanjutan maupun pasar kerja.
Tak hanya fokus pada aspek akademik, Sekolah Rakyat juga menitikberatkan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan life skills. Evaluasi siswa dilakukan secara berkala, mencakup aspek gizi, kesehatan, IQ, kedisiplinan, hingga kompetensi. Hal ini menjadi bagian dari upaya holistik dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
Pemerintah Genjot Implementasi Sekolah Rakyat
Pemerintah terus mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas. Penyebaran sekolah ini mencakup wilayah strategis dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Papua, menegaskan komitmen negara untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal dan pelosok.
Dari total 200 unit Sekolah Rakyat yang ditargetkan, separuhnya akan dibangun dengan dukungan penuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara 100 sekolah lainnya akan direalisasikan melalui skema kemitraan dengan pihak swasta, serta kolaborasi antara Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN. Pendanaan ganda ini menunjukkan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong transformasi pendidikan.
Hingga pertengahan Juli 2025, progres implementasi menunjukkan capaian signifikan. Sebanyak 53 sekolah telah siap menerima peserta didik pada tahun ajaran 2025–2026, sementara 63 lokasi lainnya mulai melaksanakan program matrikulasi sejak 14 Juli 2025. Sisa target pembangunan akan menyusul secara bertahap, dengan tetap menjaga kualitas dan pemerataan akses.
Langkah ini menandai perubahan besar dalam lanskap pendidikan nasional, sekaligus menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.
