KenapaSih.com, Internasional – Hubungan bilateral antara Kamboja dan Thailand kembali memanas. Di tengah ketegangan yang belum mereda, mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra melakukan kunjungan terpisah ke wilayah perbatasan, Kamis (26/6/2025).
Kunjungan tersebut berlangsung tanpa pertemuan langsung antara kedua pemimpin.
Ketegangan meningkat sejak bentrokan bersenjata terjadi pada 28 Mei lalu di area sengketa, yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas. Insiden ini memicu pembatasan ketat terhadap aktivitas lintas batas darat dan memunculkan gelombang boikot ekonomi antarnegara.
Dalam unggahan di media sosial pascavisit, Hun Sen menyatakan bahwa Kamboja telah menambah kekuatan militer di sejumlah titik strategis di sepanjang perbatasan. Ia menegaskan bahwa pasukan siap bertindak apabila terjadi pelanggaran wilayah oleh militer Thailand.
Meski tidak mengungkap secara detail jumlah pasukan maupun jenis alutsista yang dikerahkan, beredar video di media sosial yang memperlihatkan pergerakan tank dan tentara bersenjata di jalanan Phnom Penh beberapa hari usai insiden.
Hun Sen yang kini menjabat sebagai Presiden Senat Kamboja tampak mengenakan seragam militer saat meninjau lokasi. Ia turun dari helikopter militer, lalu disambut para komandan militer dan pejabat setempat.
Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Hun Sen ke wilayah perbatasan sejak konflik terbaru meletus. Sebelumnya, Perdana Menteri Hun Manet, putra sulung Hun Sen yang kini menjabat kepala pemerintahan, telah lebih dahulu meninjau pasukan dan warga di kawasan perbatasan pada Senin (23/6/2025).
Situasi masih dalam pemantauan ketat, sementara upaya diplomasi belum menunjukkan perkembangan berarti.
Sengketa Perbatasan Thailand–Kamboja Memanas
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5258631/original/033100200_1750393448-Untitled.jpg)
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja terus meningkat seiring konflik perbatasan yang belum terselesaikan. Komandan militer regional Thailand, Letjen Boonsin Padklang, menyatakan bahwa pihaknya menyadari adanya peningkatan aktivitas militer dari Kamboja di sepanjang garis perbatasan. Ia menegaskan pasukan Thailand siap menjaga stabilitas dan keamanan jika situasi memburuk. Namun, Boonsin tidak merinci apakah Thailand juga telah melakukan penambahan kekuatan militer.
Pemerintah Thailand baru-baru ini menginstruksikan pembatasan ketat di seluruh pos lintas batas dengan Kamboja. Hanya warga dengan keperluan mendesak, seperti pelajar, pasien medis, dan kebutuhan vital lainnya, yang diizinkan keluar masuk wilayah. Imbas kebijakan ini, ribuan wisatawan dilaporkan tertahan dan tidak dapat melakukan perjalanan antarnegara.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, melakukan kunjungan ke kota perbatasan Aranyaprathet, Kamis (26/6/2025). Kota ini merupakan salah satu titik sentral perdagangan antara kedua negara yang terkena dampak besar akibat ketegangan diplomatik. Paetongtarn menyempatkan bertemu personel militer, pejabat lokal, dan mengunjungi sekolah untuk mengevaluasi efek pembatasan terhadap masyarakat.
Sementara itu, pemerintah Kamboja mengecam keras langkah Thailand yang dinilai memperburuk ketegangan. Sebagai balasan, Phnom Penh meluncurkan sejumlah aksi boikot ekonomi terhadap produk Thailand, termasuk larangan impor buah dan sayuran, pemutusan sementara pasokan listrik dan BBM, serta pemblokiran layanan internet asal Thailand. Sebelum terjadi boikot, Kamboja diketahui mengandalkan sekitar 30 persen pasokan bahan bakar dari Thailand.
Situasi makin pelik setelah terjadi kebocoran percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen, yang memicu gejolak politik di dalam negeri Thailand. Bocoran itu mengguncang stabilitas koalisi pemerintah dan kini sedang dalam proses penyelidikan yang bisa berdampak pada posisi politik Paetongtarn.
Sejarah panjang konflik perbatasan kedua negara turut memperkeruh keadaan. Sengketa mencuat sejak putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 yang memberikan kepemilikan wilayah kuil Preah Vihear kepada Kamboja. Ketegangan sempat memuncak kembali pada 2011 dengan bentrokan bersenjata yang menimbulkan korban jiwa. Pada 2013, ICJ kembali menegaskan keputusan sebelumnya.
Kini, Kamboja tengah mengupayakan keputusan ICJ atas sejumlah wilayah sengketa lain, namun Thailand menolak yurisdiksi pengadilan internasional dan bersikeras agar konflik diselesaikan secara bilateral.
Untuk meredam ketegangan, pertemuan Komite Perbatasan Bersama kedua negara telah dijadwalkan kembali pada September mendatang. Sebelumnya, pertemuan awal bulan ini belum membuahkan hasil konkret.
