Hari Pertama Suahasil Jadi Menkeu, Ujian Kredibilitas APBN

Hari pertama Suahasil jadi Menkeu langsung jadi ujian terbuka bagi kredibilitas APBN. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Dasar hukumnya Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Suahasil adalah Menkeu ketiga di pemerintahan Prabowo. Sri Mulyani Indrawati menjabat sejak Oktober 2024, lalu diganti Purbaya pada 8 September 2025. Purbaya sendiri hanya bertahan setahun lebih enam hari. Suahasil bukan orang baru di Gedung Djuanda. Ia Wamenkeu sejak 25 Oktober 2019, lalu dilantik lagi pada 21 Oktober 2024. Ia lahir di Jakarta pada 23 November 1970, lulusan UI, Cornell University, dan meraih PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign.

Usai sumpah jabatan, nada yang dipilih Suahasil bukan janji lonjakan pertumbuhan. Ia menekankan kepercayaan publik pada anggaran negara. “Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada wartawan usai pelantikan, Senin, 14 September 2026, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.

Ia juga menahan garis defisit. “Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya, merujuk pada batas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Arahan Presiden, menurut Suahasil, sederhana dan berat sekaligus: jaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara agar APBN tetap bisa membiayai program prioritas, menumbuhkan ekonomi, dan menstabilkan harga.

Pasar sudah memberi sinyal di hari pelantikan

Bursa tidak menunggu pidato pertama selesai. IHSG pada Senin, 14 September 2026, dibuka di 6.533,87, sempat tertekan hingga 6.371,39 sekitar pukul 15.00 WIB, lalu menutup di 6.534,69. Itu turun 6,68 poin atau 0,10 persen dari penutupan Jumat, 11 September 2026, di 6.541,38. Nilai transaksi sekitar Rp18,03 triliun. Sektor keuangan justru naik 0,55 persen, sementara kesehatan anjlok 2,95 persen.

Imbal hasil SBN tenor 10 tahun pada 14 September 2026 berada di 7,1532 persen, sedikit lebih tinggi dari 7,1361 persen sehari sebelumnya, berdasarkan data PHEI. Artinya, pasar belum memberi diskon besar, tapi juga belum membebaskan Menkeu baru dari tes biaya utang. Suahasil sempat meminta pelaku pasar tidak khawatir. Ia menilai pergantian ini kelanjutan pekerjaan Kemenkeu, bukan reset arah.

Selasa, 15 September 2026, adalah hari kerja penuh pertamanya. Publik dan investor akan menimbang apakah nada “kredibel dan berkesinambungan” itu tampil di data kas, penerbitan SBN, dan cara Kemenkeu menjelaskan angka. Komunikasi publik yang ia janjikan akan diuji lebih cepat daripada pidato di aula pegawai.

SAL dan defisit jadi tes jangka pendek

Ekonom sudah menunjuk dua berkas yang paling cepat dibaca pasar: Saldo Anggaran Lebih dan jalur defisit. Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menilai pengelolaan SAL menjadi ujian kebijakan jangka pendek setelah estafet dari Purbaya ke Suahasil.

“Pada akhirnya, SAL seharusnya tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal, bukan menjadi sumber likuiditas perbankan secara permanen,” kata Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz dalam keterangan di Jakarta, Senin, 14 September 2026, dilansir ANTARA. Ia meminta normalisasi penempatan dana dilakukan bertahap, terukur, dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia agar tidak menekan likuiditas dan biaya dana.

Debat SAL bukan soal istilah teknis. Pada 2025 pemerintah memakai SAL antara lain untuk menambal defisit agar penerbitan utang tidak membengkak. Sepanjang 2026, dana itu juga sempat diparkir di bank Himbara untuk menopang kredit. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pada 29 Juni 2026 mengatakan penempatan SAL di perbankan dikembalikan ke Rp281 triliun hingga akhir Desember 2026, plus dana siaga Rp100 triliun. Irman Faiz khawatir pola itu menggeser fungsi cadangan negara.

Di sisi defisit, postur APBN 2026 yang dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 mematok pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja Rp3.842,7 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Itu masih di bawah plafon 3 persen, tetapi ruang geraknya menyempit jika penerimaan pajak again shortfall atau belanja prioritas tidak bisa ditahan. Purbaya, pada pagi yang sama sebelum diganti, sempat melaporkan ke DPD bahwa defisit hingga akhir Agustus 2026 masih di kisaran 0,9 persen PDB. Angka itu terlihat aman. Yang ditunggu adalah lintasan sampai Desember.

Outlook pertengahan tahun sempat menempatkan defisit 2026 lebih lebar dari target, di kisaran 2,85 persen PDB, seiring belanja yang tetap tinggi dan risiko penerimaan. Suahasil tidak merinci outlook baru pada hari pelantikan. Ia hanya mengunci kalimat “di bawah 3 persen”. Pasar akan meminta rincian itu dalam APBN Kita berikutnya.

Kesinambungan kebijakan, bukan reset fiskal

Pesan institusi yang dibawa Suahasil ke pegawai Kemenkeu juga soal kesinambungan. “Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan,” katanya di kantor kementerian pada Senin sore. Ia minta jajaran tetap solid menjaga APBN yang menumbuhkan dan menstabilkan. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar potong belanja, melainkan memakai belanja yang ada agar manfaat ke masyarakat maksimal.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai latar belakang teknokrat Suahasil cocok untuk membuat APBN lebih sehat dan kredibel, sekaligus merapikan tata kelola fiskal pusat-daerah. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan pilihan figur kepada Presiden, dengan catatan Menkeu baru harus mengawal perbaikan ekonomi. Bhima Yudhistira dari Celios melihat estafet ini juga bisa meredam ketegangan koordinasi internal yang sempat muncul di Kemenkeu.

Bagi pembaca berita nasional, inti soalnya sederhana. APBN membiayai program prioritas pemerintah, dari belanja sosial sampai infrastruktur. Kalau angkanya tidak dipercaya, biaya utang naik, ruang belanja menyusut, dan program yang sudah jalan ikut tertekan. Karena itu tes pertama Suahasil bukan pidato di Istana, melainkan apakah SAL dikembalikan ke fungsi bantalan, defisit dijaga tanpa ilusi kas, dan komunikasi fiskal tidak berubah-ubah setiap minggu.

Ia mulai memimpin Kemenkeu pada sore 14 September 2026. Hari kerja penuh 15 September 2026 tinggal mengonfirmasi apakah nada “lanjutkan, jangan reset” itu cukup untuk menahan skeptisisme pasar.