KPK Tangkap 17 Orang, Sita Ratusan Miliar di OTT HGB Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Senin, 14 September 2026. Operasi itu digelar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ini OTT ke-20 KPK sepanjang 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan identitas pejabat yang diamankan. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

KPK juga mengonfirmasi politikus Partai Golkar Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebagai bagian dari 17 orang yang diamankan. Status mereka masih terperiksa. Lembaga antirasuah punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Uang ratusan miliar dalam 20 koper

Selain orang, penyidik menyita barang bukti uang tunai. Isinya pecahan rupiah dan valuta asing. Kemasannya boks, kardus, dan koper.

“Saat ini masih proses hitung, tetapi estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam, 14 September 2026, seperti dilaporkan Antara soal sitaan ratusan miliar dalam 20 koper.

Jumlah koper disebut sekitar 20 buah. KPK belum merinci pecahan, asal valas, atau lokasi temuan tiap koper. Perhitungan masih berjalan. Budi menahan diri memberi angka pasti sebelum hitungan selesai.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sempat membenarkan operasi senyap itu. Ia menyebut Kantor Pertanahan dan beberapa pihak lain sebagai sasaran. Detail konstruksi perkara, kata Budi, akan diumumkan setelah ekspose malam itu untuk menetapkan tersangka.

Dugaan suap HGB di Bogor dan nama Summarecon

Inti perkara yang disampaikan KPK tertuju pada pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang hak, dengan jangka waktu terbatas. Untuk pengembang, izin ini menentukan apakah proyek bisa jalan.

Budi menyebut ada dugaan penerimaan lain di luar pengurusan HGB itu. Karena itu, orang yang diamankan tidak hanya pejabat pertanahan. Ada pihak lain yang turut dibawa ke Gedung Merah Putih.

“Peristiwa tertangkap ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB atau hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Budi Prasetyo, dikutip Antara dari konferensi pers di Jakarta.

Ketika ditanya pihak swasta di Kabupaten Bogor, Budi menyebut nama Summarecon. “Di wilayah Kabupaten Bogor, ini pihaknya yaitu Summarecon,” ujarnya. Ia menahan rincian nama petinggi perusahaan yang diperiksa. “Untuk detailnya, nanti kami sampaikan.”

Nama PT Summarecon Agung Tbk muncul di sejumlah laporan. RRI menulis Presiden Direktur Adrianto Pitojo Adhi ikut diamankan. KPK sendiri, lewat Budi, belum mengonfirmasi nama itu di podium. Posisi resmi sampai malam 14 September tetap: Summarecon disebut sebagai pihak terkait pengurusan HGB di Bogor, detail orangnya menyusul.

Pola ini menambah deretan perkara perizinan tanah yang kerap muncul di pemberitaan nasional. Layanan sertifikat dan perubahan hak di kawasan padat proyek memang rawan perantara. KPK sebelumnya sudah mengkaji risiko korupsi di layanan pertanahan ATR/BPN, termasuk di Kantah Jabodetabek.

Siapa yang diamankan dan apa yang belum diumumkan

Dari 17 nama, yang dipastikan Budi di depan wartawan adalah Lampri, Sontang Coin Manurung, Tardi, Fahd Arafiq, dan Arif Sugiyanto. Sisa daftar belum dibacakan satu per satu. KPK juga belum membeberkan siapa pemberi, siapa penerima, berapa nilai tiap transaksi, dan di titik mana uang berpindah.

Fahd Arafiq menjabat Ketua DPP Partai Golkar. Arif Sugiyanto adalah bupati Kebumen periode 2021-2025. Keterlibatan politisi dan mantan kepala daerah membuat perkara ini tidak berhenti di meja kantor pertanahan. Apakah mereka perantara, penerima, atau pihak yang mengurus dokumen, belum dijelaskan KPK.

Beberapa laporan awal menyebut ada orang dekat pejabat kementerian yang ikut dalam rentetan penggeledahan. Itu belum menjadi keterangan resmi KPK. Yang resmi hanya dua jalur: pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, plus dugaan penerimaan lain oleh penyelenggara negara.

Budi menegaskan OTT ini terpisah dari perkara lain di Kabupaten Bogor yang sudah masuk penyidikan, termasuk isu pemotongan upah di Bapenda dan pengadaan di Dinas Pendidikan. Jadi, jangan dicampur. Ini berkas sendiri, dengan objek HGB dan penerimaan di lingkungan ATR/BPN.

Sampai pagi 15 September 2026, KPK belum mengumumkan daftar tersangka final. Ekspose sempat dijadwalkan malam 14 September. Publik masih menunggu siapa yang naik ke penyidikan, siapa yang dilepas, dan berapa angka pasti uang di dalam koper itu.

Yang sudah keras dari podium: 17 orang diamankan, pejabat eselon I ATR/BPN ikut masuk, dua kepala kantah Jabodetabek ikut masuk, politisi Golkar dan mantan bupati ikut masuk, uang tunai dalam sekitar 20 koper masih dihitung dengan estimasi ratusan miliar, dan Bogor menjadi titik HGB yang disebut KPK.